Berdialog, Terungkap Semangat Dibuatnya RUU Permusikan

JawaPos.com – Anggota Komisi X DPR RI sekaligus musisi, Anang Hermansyah menjelaskan perihal draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan kepada ratusan musisi pada Senin (4/2).

Dialog berlangsung cukup seru. Tetapi sayangnya Anang tak bisa berlama-lama dan diwakili oleh salah satu anggoa tim perumus RUU, yakni Inosentius Syamsul.

Kepada ratusan musisi yang hadir Inosentius menjelaskan bahwa RUU Permusikan adalah kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Kemudian, sudah dirancang sejak 5-10 tahun lalu. Dengan tujuan, mengakomodasi kepentingan para musisi.

Berdialog, Terungkap Semangat Dibuatnya RUU PermusikanMarcell menyampaikan pendapatnya mengenai RUU Permusikan. (Imam Husein/Jawa Pos)

“Kami membuat rangka dan kalian sebagai stakeholder utama (musisi) tinggal mengisi. Kalau ada kekurangan silakan bilang dan kami buka diri untuk berdiskusi dan memperbaiki naskah. Proses ini masih panjang. Membuat RUU itu sangat penuh dinamika, pandangan, dan kepentingan. Makanya wajar jika dikritik. Sebuah anugerah ketika kami diberi respon positif begini,” kata Inosentius.

Menurut Inosentius, Draft RUU Permusikan dibuat karena banyak musisi yang bercerita mengenai nasib karya mereka. Lantaran, belum adanya aturan ketat perihal hak cipta dan royaltinya.

“Bnyak musisi yang menjerit ke kita saat RUU ini akan disusun. Mereka bercerita kalau nasib mereka tidak baik meski bisa bikin lagu. AS (Amerika) sudah sahkan sebuah peraturan untuk kepentingan pencipta dan pelaku Industri musik,” ungkap Inosentius.

Oleh karena itu, Inosentius mengklaim bahwa RUU Permusikan adalah respon DPR dan pemerintah akan nasib musisi di tanah air. Apabila, ada pasal yang dianggap kurang tepat, bisa dibicarakan dan dicari solusi yang pas.

“Intinya, ini masih rencana dan kalau ada yang kurang bisa dicoret aja. Karena UU itu ada visinya, ada nasionalisme nya. Itu alasan kenapa dalam salah satu pasal kita mengatur jika musik internasional datang ke Indonesia diwajibkan pemusik Indonesia juga tampil. Sederhana agar musisi Indonesia bisa dapat sorotan yang sama. Ini masih produk awal, proses masih panjang,” pungkas Inosentius.

Diketahui RUU Permusikan yang resmi masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2015-2019, menjadi sorotan beberapa musisi. Banyak di antaranya tidak sepakat dengan RUU. Bahkan, ratusan musisi membentuk Koalisi Nasional untuk menolak RUU Permusikan. Sebab, dianggap mengandung banyak aturan yang kurang tepat. 

Beberapa di antaranya dinilai membuat kreativitas para musisi dibatasi dan mengandung pasal yang tidak masuk dalam pemikiran. Contohnya, Pasal 5 yang dinilai akan membatasi kreativitas musisi.

Sebab, dalam salah satu ayatnya melarang musisi membuat karya yang mendorong khalayak melakukan kekerasan serta melawan hukum, dilarang membuat konten pornografi, dilarang memprovokasi pertentangan antarkelompok, dilarang menodai agama, dilarang membawa pengaruh negatif budaya asing dan dilarang merendahkan harkat serta martabat manusia.

Oleh karena itu dikhawatirkan bisa dipelintir sesuai keingingan pelapor atau penegak hukum. Padahal, ada hukuman pidana bagi musisi yang melanggar aturan itu yang diatur pada Pasal 50.

Kemudian, ada Pasal 32 yang menjelaskan tentang uji kompetensi musisi. Dengan kata lain, setiap musisi yang ingin diakui oleh negara dan diakui secara hukum harus mengikuti uji kompetensi. Musisi yang tidak mengikuti uji kompetensi bisa dikatakan melanggar hukum bila RUU Permusikan disahkan.

Editor           : Novianti Setuningsih
Reporter      : Aginta Kerina Barus