Musisi: Isu Musik Ini Bisa jadi Seksi untuk Digoreng

JawaPos.com – Musisi Djaduk Ferianto mempertanyakan kemunculan RUU Permusikan dalam tahun politik seperti sekarang ini. Apalagi menjelang masa akhir kerja DPR.

”Bahasa saya yang paling sederhana, habis ini (dewan) mau selesai di DPR, ya cari nilai, cari rapor bagus. Tapi (momentumnya) tidak tepat. Harus dikaji ulang,” kata Djaduk kepada Jawa Pos Radar Jogja. Menurut adik kandung seniman Butet Kartaredjasa itu, RUU tersebut justru akan membelenggu ruang gerak para pelaku kreatif dalam bidang musik.

Musisi: Isu Musik Ini Bisa jadi Seksi untuk DigorengKONSER: Konser Band Naif beberapa waktu lalu. Kini para musisi terusik dengan adanya RUU Permusikan (dok. JawaPos.com)

Selain itu, dia menganggap, dalam tahun politik ini, musik dianggap sebagai isu seksi. ”Jadi, isu musik ini bisa jadi seksi untuk digoreng,” jelasnya. mempertanyakan kemunculan RUU Permusikan dalam tahun politik seperti sekarang ini. Apalagi menjelang masa akhir kerja DPR.

”Bahasa saya yang paling sederhana, habis ini (dewan) mau selesai di DPR, ya cari nilai, cari rapor bagus. Tapi (momentumnya) tidak tepat. Harus dikaji ulang,” kata Djaduk kepada Jawa Pos Radar Jogja. Menurut adik kandung seniman Butet Kartaredjasa itu, RUU tersebut justru akan membelenggu ruang gerak para pelaku kreatif dalam bidang musik.

Selain itu, dia menganggap, dalam tahun politik ini, musik dianggap sebagai isu seksi. ”Jadi, isu musik ini bisa jadi seksi untuk digoreng,” jelasnya.

Sebelumnya, Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan yang beranggota ratusan musisi mempertanyakan urgensi rancangan regulasi itu. Mereka juga menemukan setidaknya 19 pasal yang dianggap bermasalah dalam draf. Terutama pasal 5.

Namun, Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai, penolakan sejumlah musisi atas beberapa pasal sebaiknya ditindaklanjuti melalui dialog. Dengan demikian, draf RUU Permusikan bisa lebih mengakomodasi kepentingan para musisi.

Bamsoet -sapaan akrab Bambang- menyatakan, dirinya telah memperhatikan betul sejumlah pasal yang ditolak para musisi. Di antaranya, draf pasal 5 dan 50 yang dikhawatirkan bisa membatasi kebebasan berkarya. Ada lagi pasal 33 dan 34 terkait dengan sertifikasi terhadap musisi serta pasal 18 soal konsumsi musik yang wajib memiliki usaha dan lisensi.

Protes lain terkait dengan pasal 19 yang mengharuskan musisi Indonesia mendampingi artis mancanegara saat menggelar konser. Terakhir, pasal 42 juga mewajibkan hotel, restoran, serta tempat hiburan lainnya untuk memainkan musik tradisional. ”Masukan itu kami catat betul,” katanya.

Menurut Bamsoet, pihak-pihak yang menolak RUU Permusikan didorong untuk segera berkomunikasi dengan DPR, terutama komisi X. Komisi X juga diminta terbuka serta transparan dalam menerima masukan materi RUU Permusikan.

”Agar didapat kesepahaman dalam penyusunan draf RUU Permusikan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM),” kata legislator Partai Golkar itu.

Bamsoet mendorong semua pihak terkait dengan RUU Permusikan untuk bisa memberikan masukan. Hal itu ditujukan agar RUU Permusikan bisa menampung kepentingan kelompok musisi dan stakeholder di bidang permusikan.

”Artinya, kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya pekerja seni, untuk dapat berpartisipasi dengan memberikan masukan agar pembahasan RUU Permusikan sesuai dengan yang diinginkan masyarakat pekerja seni musik Indonesia,” katanya.

Pernyataan Bamsoet tersebut menegaskan hasil pertemuannya dengan para musisi yang dikomando Glenn Fredly pada akhir Januari lalu. Bamsoet ketika itu membuka ruang agar para musisi menyusun masukan tentang pasal yang harus dihapus, direvisi, atau ditambah dalam draf RUU Permusikan.

Di sisi lain, anggota komisi X Ledia Hanifa menyebutkan, sampai saat ini belum ada pembahasan apa pun mengenai RUU Permusikan. Dia menyatakan, draf yang selama ini menjadi pembahasan seru para musisi belum masuk ke meja komisi X.

”Kalau mau masuk legislasi, harus ada draf akademis. Membuat diskusi-diskusi supaya memantapkan drafnya. Tapi, di DPR, drafnya juga belum sampai,” ungkap Ledia.

Menurut dia, memang benar RUU Permusikan telah masuk Prolegnas 2019. Namun, komisi X belum membahas langkah-langkah lanjutan. Dalam kata lain, pembahasan DIM pasal per pasal juga belum dilakukan.

”Biasanya begini, usulan akan masuk ke badan legislasi (baleg). Dari Baleg nanti kami bahas apakah itu akan diterima atau dirombak habis. Yang paling penting, mereka harus ada drafnya mau seperti apa. Makanya diawali dengan audiensi dulu,” tandasnya.

Sementara itu, musisi Rara Sekar yang tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan mengungkapkan kekecewaan bahwa naskah akademik sebagai basis RUU cacat sejak awal. Dia menuturkan, ada salah satu landasan masalah yang diambil dari blogspot, mengutip makalah pelajar SMK. ”Silakan dibaca dan ditelusuri, banyak sekali kejanggalan dan ketidakjelasan hingga diinterpretasi menjadi pasal-pasal yang problematis di RUU,” tuturnya.

Karena itu, lanjut Rara, RUU tersebut sama sekali tidak menjawab permasalahan atau urgensi permasalahan permusikan di Indonesia. ”Dan saya masih menanti jawaban yang bertang­gung jawab dari DPR maupun badan keahlian atau apa pun yang terlibat dalam rancangan undang-undang itu,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (4/2).

Menanggapi derasnya respons yang timbul akibat RUU Permusikan, Glenn Fredly yang merupakan penggagas Kami Musik Indonesia (KAMI) menuturkan, hal seperti itu memang sudah seharusnya. ”Kalau peduli sama industri ini, ini otokritik buat kita. Sekarang gini, banyak yang bicara soal HAM dan isu sosial, tapi siapa yang ngomongin ‘rumahnya’ sendiri?” paparnya.

Glenn juga mengungkapkan pentingnya menyerap aspirasi dari semua elemen, semua daerah. ”Skena musik nggak hanya di Jakarta, Jogja, dan Bali. Tapi juga skena-skena di berbagai daerah lainnya, termasuk yang di Indonesia Timur,” ujarnya.

Dari Jogjakarta, senada dengan Djaduk, keyboardist Shaggydog Lilik Sugiyarto mengungkapkan, kalau masalah RUU Permusikan cuma untuk kepentingan politik, setelah pilpres akan hilang. Dia mengaku resah atas kehadiran RUU Permusikan yang dianggap akan membatasi kreativitas musisi dalam berkarya. Sebab, berdasar salah satu pasal, musisi diwajibkan mengikuti uji kompetensi.

”Karena semua dimulai dari bawah, kalau yang baru mulai harus pakai uji kompetensi, jadinya mereka takut. Baru belajar sudah diuji,” ujarnya. 

Editor           : Ilham Safutra
Reporter      : (bay/nor/c5/ttg)